JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun per 31 Desember 2013 lalu. Jumlah itu mencapai 96 persen dari target sepanjang tahun lalu Rp 1.139,32 triliun.
Namun demikian, penerimaan pajak tersebut masih didominasi perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil masih sangat kurang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia sebagian besar masih berasal dari sektor tradeable, yakni sektor yang kegiatan ekonominya berorientasi pada pasar luar negeri.
"Sehingga memang kita terganggu sedikit terutama kalau kita lihat data pertumbuhan PDB kita secara total bagus. Ini menunjukkan ekonomi Indonesia semakin baik sebetulnya karena biarpun sektor tradeable-nya turun tapi sektor non-tradeable-nya sangat baik," kata Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (6/1/2014).
Perbaikan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin membaik tersebut, kata Fuad, sayangnya tidak diimbangi dengan penerimaan pajak dari sektor tradeable yang memadai. Fuad mengatakan salah satu penyebabnya adalah permasalahan infrastruktur.
"Faktor infrastruktur memang belum siap memajaki sektor-sektor yang non tradeable. Selain membutuhkan petugas pajak yang banyak sekali, tapi juga membutuhkan data-data karena sebagian sektor ini informal," ujar Fuad.
Fuad mengakui sektor informal termasuk UKM telah menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah membaik. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor informal tersebut masih di bawah 2 persen.
"Sekitar 55 persen (penerimaan pajak) dari perusahaan besar, kemudian sekitar 45 persen berasal dari perusahaan menengah. Yang UKM di bawah 2 persen. UKM tumbuh sangat baik di Indonesia, ini perlu kita berikan pujian. Tetapi penerimaan pajak dari sektor UKM dan informal masih kurang," ungkap nya.
Analisis Masalah
Penerimaan pajak yang mencapai 96% dari target di tahun 2013 merupakan suatu perkembangan yang cukup baik walaupun masih didominasi oleh perusahan-perusahan besar. Kurangnya kesadaran membayar pajak bagi para pemilik UKM merupakan salah satu masalah yang menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini masih dibawah 2%. Pemerintah sebaiknya lebih berperan aktif dalam mengumpulkan data-data UKM agar pemungutan pajak bisa lebih tertib dan sesuai dengan yang ditargetkan.
Namun demikian, penerimaan pajak tersebut masih didominasi perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil masih sangat kurang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia sebagian besar masih berasal dari sektor tradeable, yakni sektor yang kegiatan ekonominya berorientasi pada pasar luar negeri.
"Sehingga memang kita terganggu sedikit terutama kalau kita lihat data pertumbuhan PDB kita secara total bagus. Ini menunjukkan ekonomi Indonesia semakin baik sebetulnya karena biarpun sektor tradeable-nya turun tapi sektor non-tradeable-nya sangat baik," kata Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (6/1/2014).
Perbaikan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin membaik tersebut, kata Fuad, sayangnya tidak diimbangi dengan penerimaan pajak dari sektor tradeable yang memadai. Fuad mengatakan salah satu penyebabnya adalah permasalahan infrastruktur.
"Faktor infrastruktur memang belum siap memajaki sektor-sektor yang non tradeable. Selain membutuhkan petugas pajak yang banyak sekali, tapi juga membutuhkan data-data karena sebagian sektor ini informal," ujar Fuad.
Fuad mengakui sektor informal termasuk UKM telah menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah membaik. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor informal tersebut masih di bawah 2 persen.
"Sekitar 55 persen (penerimaan pajak) dari perusahaan besar, kemudian sekitar 45 persen berasal dari perusahaan menengah. Yang UKM di bawah 2 persen. UKM tumbuh sangat baik di Indonesia, ini perlu kita berikan pujian. Tetapi penerimaan pajak dari sektor UKM dan informal masih kurang," ungkap nya.
Analisis Masalah
Penerimaan pajak yang mencapai 96% dari target di tahun 2013 merupakan suatu perkembangan yang cukup baik walaupun masih didominasi oleh perusahan-perusahan besar. Kurangnya kesadaran membayar pajak bagi para pemilik UKM merupakan salah satu masalah yang menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini masih dibawah 2%. Pemerintah sebaiknya lebih berperan aktif dalam mengumpulkan data-data UKM agar pemungutan pajak bisa lebih tertib dan sesuai dengan yang ditargetkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar