Kesalahan Elementer Seorang Auditor Berakibat Fatal

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara seperti Indonesia misalnya, berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa auditor publik mulai diperlukan. Dari profesi akuntan publik  inilah masyarakat kreditur dan investor atau calon kreditur dan calon investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan tugasnya, Akuntan Publik wajib mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik yang telah ditetapkan. Apabila melanggar, Akuntan Publik bisa dikenakan sanksi, salah satunya adalah sanksi pembekuan izin. Sanksi pembekuan izin ini dikenakan jika Akuntan Publim (AP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan pelanggaran berat berupa pelanggaran ketentuan pasal-pasal tentang Akuntan Publik  dan melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta kode etik yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal tersebut terjadi pada Djoko Sutarjo, Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk dibekukan izinnya. Kesalahannya cukup fatal karena dia melanggar Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik IAI.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 4 Januari 2007 lalu, telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Sanksi pembekuan izin ini diberikan karena terdapat pelanggaran atas pembatasan penugasan audit oleh Djoko Sutardjo dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga tahun buku 2005. Pembekuan izin oleh Sri Mulyani ini merupakan tindak lanjut atas surat Ketua Bapepam-LK nomor S-348/BL/2006 tertanggal 6 Juni 2006. Berkaitan dengan hal tersebut, Akuntan Publik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 Keputusan Menkeu nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menkeu nomor 359/KMK.06/2003 dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga dikenakan sanksi pembekuan izin. Kasus ini muncul ketika Djoko melakukan audit laporan keuangan PT. MYOH tahun 2005. Dalam audit itu terdapat kesalahan dalam hal penjumlahan dan penyajian arus kas  yang berakhir pada 31 Desember 2005. Kemudian, Direksi PT. MYOH meminta Djoko untuk mengaudit ulang dan merevisi laporan keuangan tersebut. Revisi kembali dilakukan pada Juni 2006. Hasil revisi ini telah disampaikan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Surbaya (BES). Sementara itu, Direktur Utama BES Bastian Purnama ketika itu menegaskan bahwa emiten berkode MYOH pada saat itu sedang bermasalah dengan BES. MYOH, kata Bastian sampai pada saat itu belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pencatatan saham tahunan (annual listing fee) priode 2006/2007. Padahal, ujarnya seharusnya biaya itu sudah dibayarkan sebelum Agustus 2006. Pihak BES sendiri telah melayangkan surat peringatan tertulis pada 28 Agustus 2006 lalu. Namun, hingga keluarnya surat peringatan tertulis yang ketiga pada 11 Oktober 2006, pihak MYOH belum juga melakukan pembayaran. Hingga akhirnya pada 9 Nopember 2006, BES melakukan penghentian sementara perdagangan saham (suspend) di semua pasar atas saham emiten MYOH. Kesal akan ketidak jelasan status pembayaran annual listing fee dari MYOH, pada 4 Januari 2006 BES memanggil direksi MYOH untuk melakukan dengar pendapat (hearing). Dalam hearing tersebut,  Direktur Utama MYOH David Jakubus Elisafan mengakui kalau perusahaannya saat itu sedang mengalami kesulitan arus kas (cash flow). David menjelaskan bahwa belum terpenuhinya kewajiban membayar biaya pencatatan saham priode 2006/2007 dikarenakan cash flow perusahaan yang rendah pada 2006, terutama setelah terjadinya penundaan pembayaran sebesar Rp 270 juta oleh dua klien hotel kepada MYOH.

Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan publik wajib mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI,  Kode etik IAI dan aturan etika akuntan IAI-Kompartemen Akuntan Publik dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan. Dalam kasus ini, Djoko terbukti melakukan kesalahan yang cukup fatal karena dia melanggar Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik IAI. Kesalahannya fatal dikarenakan dalam proses auditnya, Djoko melakukan kesalahan dalam hal penjumlahan dan penyajian arus kas. Seorang Akuntan Publik harus bertanggung jawab kepada klienya. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang  menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI - KAP  bekerja untuk melaksanakan jasa professional. Dalam kasus ini klien yang menugaskan Djoko adalah PT. MYOH. Dikasus ini Djoko sudah bertanggung jawab dengan mengabulkan permintaan direksi PT. MYOH untuk melakukan audit ulang dan merevisi laporan keuangan PT. MYOH dan merevisi laporan keuangan PT MYOH dan hasil revisi tersebut sudah disampaikan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Surbaya (BES). Yang juga tidak kalah penting adalah sikap indepedensi, berintegritas dan objektiv seorang Akuntan Publik tetap harus dipegang teguh.

Dalam kasus ini, menurut Direktur BES,  PT. MYOH pada saat itu belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pencatatan saham tahunan (annual listing fee) periode 2006/2007. Padahal, menurut Direktur BES seharusnya biaya itu sudah dibayarkan sebelum Agustus 2006. Pihak BES sendiri telah melayangkan surat peringatan tertulis pada 28 Agustus 2006 lalu. Namun, hingga keluarnya surat peringatan tertulis yang ketiga pada 11 Oktober 2006, pihak MYOH belum juga melakukan pembayaran. Hingga akhirnya pada 9 Nopember 2006, BES melakukan penghentian sementara perdagangan saham (suspend) di semua pasar atas saham emiten MYOH. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip GCG, PT. MYOH dalam hal ini tidak melindungi hak-hak pemegang sahamnya. Saham PT. MYOH sempat dihentikan sementara dikarenakan PT. MYOH telat membayar biaya pencatatan saham tahunan periode 2006/2007, dengan disuspend-nya MYOH pada saat itu cukup merugikan pemegang saham. Pada saat itu direksi PT. MYOH telah menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran biaya pencatatan saham dikarenakan perusahaan pada saat itu sedang mengalami kesulitan arus kas (cash flow). David selaku Direktur menjelaskan bahwa belum terpenuhinya kewajiban membayar biaya pencatatan saham priode 2006/2007 dikarenakan cash flow perusahaan yang rendah pada 2006, terutama setelah terjadinya penundaan pembayaran sebesar Rp 270 juta oleh dua klien hotel kepada MYOH. Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik dalam bisnis menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila  prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan.  

Akuntan Publik harus bertanggung jawab dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan keuangan. Beberapa Statements on Auditing Standards (SAS)  yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Board (ASB) di Amerika Serikat yang cukup penting diantaranya adalah SAS No. 110 “Fraud & Error” dinyatakan bahwa auditor harus dapat mendeteksi terhadap kesalahan material (material mistatement)  dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan atau  kesalahan (fraud or error). Dalam kasus ini, Djoko sebagai Akuntan Publik melakukan kesalahan yang cukup fatal  dalam hal penjumlahan dan penyajian arus kas  yang berakhir pada 31 Desember 2005. Kemudian, Direksi PT. MYOH meminta Djoko untuk mengaudit ulang dan merevisi laporan keuangan tersebut. Revisi kembali dilakukan oleh Djoko pada Juni 2006 sebagai bentuk tanggung jawab pendeteksian kesalahan dalam pelaporan keuangan. Hasil revisi ini telah disampaikan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Surbaya (BES).

Referensi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16106/akuntan-publik-djoko

Auditor BPKP Menerima “Sesuatu” Dari Itjen Kemendiknas

Auditor BPKP menerima suap saat penyusunan SOP kegiatan audit pengawasan dan pemeriksaan sarana prasarana bersama dengan Itjen Kemendiknas pada Januari 2009. Hal ini berdasarkan keterangan Tini Suhartini ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dalam sidang perkara korupsi perjalanan dinas fiktif  Itjen dan kegiatan audit bersama Itjen Kemendiknas, dengan terdakwa mantan Irjen Kemendiknas, Mohammad Sofyan. Tini yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I Kemendiknas, dihadapan majelis hakim Tini mengatakan, mestinya kegiatan penyusunan SOP itu akan dilakukan di Hotel Grand Jaya, Bogor. Tetapi kenyataanya malah dilaksanakan di lantai V Gedung Itjen Kemendiknas. Tini menambahkan, sisa anggaran kegiatan sebesar lebih dari Rp 200 juta sengaja dibagi-bagikan kepada para peserta, termasuk ke beberapa auditor BPKP.

Menurut lingkungan pekerjaan auditing, ada tiga tipe auditor yaitu  auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Auditor BPKP ini termasuk auditor pemerintah  yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor BPKP merupakan auditor pemerintah yang juga merupakan akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum  sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu auditor pemerintah tersebut wajib mengetahui dan mentaati kode etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagai mana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Kasus suap yang menimpa beberapa auditor BPKP menunjukan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika profesi. Berikut adalah prinsip etika profesional auditor :

1. Tanggungjawab Profesi, Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilaksankannya. Dalam kasus suap auditor BPKP, jelas beberapa auditor tidak mempertimbangkan aspek moral dan professional dengan menerima sesuatu yang bukan haknya.

2. Kepentingan Publik, Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dalam kasus ini, auditor BPKP seharusnya berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen dan profesionalisme.

3. Integritas, Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor  BPKP harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi    mungkin. Tidak menerima suap adalah cerimanan auditor yang berintegritas.

4. Objektivitas, Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang  diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Auditor tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Auditor harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda. Setiap auditor BPKP harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan Kehati – hatian Profesional, Setiap auditor BPKP harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati– hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan, Auditor BPKP harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional, Setiap auditor BPKP harus berperilaku konsisten sesuai aturan yang telah ditetapakan dan menjauhi tindakan seperti menerima suap yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis, Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Dari  penjelasan  diatas,  kasus suap yang melibatkan auditor BPKP  tersebut tergolong dalam pelanggaran kode etik prinsip Tanggung jawab Profesi, integritas, objektivitas dan perilaku profesional. Hal ini menunjukan bahwa auditor BPKP tersebut tidak bekerja secara prinsip kode etik seorang auditor,sehingga terjadinya penyimpangan dan secara hukum auditor BPKP tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu keharusan agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten.

Referensi

http://www.merdeka.com/peristiwa/auditor-bpkp-terima-duit-saat-susun-sop-audit-kemendiknas.html

http://news.detik.com/read/2013/07/11/160452/2299721/10/

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/11/auditor-bpkp-kecipratan-uang-haram-itjen-kemendiknas

Eksploitasi Membabi Buta Di Bumi Papua

Bumi Papua adalah surga dunia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah itu ternyata belum dinikmati seutuhnya oleh segenap warga Papua. Papua memiliki tambang emas terbesar di dunia, yang mana tambang emas tersebut dikelola oleh PT Freeport, perusahaan asing milik Amerika Serikat yang Sejak 1967 beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di bumi Papua. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan sudah dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Dari hasil eksploitasi itu, setiap hari, rata-rata perusahaan raksasa dan penyumbang terbesar industri emas di AS itu mampu meraih keuntungan Rp 114 miliar per hari. Jika keuntungan tersebut dikalikan 30 hari, keuntungan PT Freeport mencapai USD 589 juta atau sekitar Rp 3,534 triliun per bulan. Dalam setahun, keuntungan PT Freeport mencapai Rp70triliun per tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak permasalahan yang terjadi terkait eksploitasi tambang emas oleh PT Freeport, seperti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, lalu karyawan yang mogok kerja dan menuntut perbaikan kesejahteraan dikarenakan perbedaan indeks standar gaji karyawan kantor pusat Freeport di Amerika dengan kantor cabang Freeport di papua. Meskipun PT Freeport Indonesia terus meraup untung setiap hari, tapi pendapatan karyawannya sangat rendah dan tidak ada upaya peningkatan kesejahteraan karyawan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai media, perusahaan Freeport dalam Group Freeport Mc Moran yang ada di Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara, gaji karyawannya mencapai 30 dollar AS sampai 230 dollarAS perjam. Sedangkan gaji karyawan PT. Freeport Indonesia yang ada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, hanya 2,1 dollar AS sampai 3,5 dollar AS perjam. Jelas hal ini melanggar Pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah diubah dengan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba.

Belum lama ini, sebuah media online di tanah air memberitakan bahwa karyawan PT Freeport di Papua akan menggelar aksi mogok kerja selama sebulan terhitung sejak 6 November sampai 6 Desember 2014. Menurut informasi, rencana aksi mogok kerja para pekerja PT Freeport itu salah satunya dipicu karena Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto belum menjawab tuntutan pekerja untuk segera melengserkan belasan pejabat teras di lingkungan Freeport yang selama ini dinilai bertanggung jawab atas sejumlah kasus kecelakaan kerja yang menewaskan 44 pekerja, dalam hal ini PT Freeport Indonesia melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Jika dikaitkan dengan filsafat moral Utilitaliarisme yang mempunyai arti suatu kebijaksanaan atau tindakan dikatakan baik jika mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi banyak orang, Berdasarkan teori Utilitaliarisme, PT.Freeport Indonesia dalam hal ini sangat bertentangan dengan etika Utilitaliarisme dengan melihat fakta terjadinya pencemaran lingkungan di papua akibat eksploitasi yang dilakukan PT Freeport Indonesia, mogoknya karyawan akibat perbedaan indeks standar gaji dan pelanggran HAM yang terjadi setahun yang lalu, tepatnya 14 Mei 2013 dimana terjadi runtuhan batuan yang menimbun sebuah ruang kelas di area fasilitas pelatihan Big Gossan, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Dari 38 karyawan yang mengikuti pelatihan, 28 orang diantaranya tewas tertimbun tanah longsor dan 10 orang mengalami luka-luka. Berdasarkan Hasil penyelidikan dan pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan PT Freeport Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa runtuhnya terowongan Big Gossan. PT Freeport Indonesia diduga kuat telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 28 pekerjanya. Kelalaian tersebut disebabkan perusahaan tambang itu telah membiarkan keadaan atau kurang mengawasi secara langsung sehingga timbulnya kondisi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan menurun tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, eksploitasi secara berlebihan, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis. Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah :

1.  Pengendalian Diri

Dalam hal ini adalah para petinggi PT Freeport Indonesia diharapkan untuk tidak melakukan tindakan semena-mena kepada para karyawan yang menuntut kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan. Isu yang muncul diberbagai media, para petinggi Freeport ”menyuap” aparat untuk ”menenangkan” karyawan yang suka menuntut kenaikan gaji. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, ada baiknya petinggi Freeport mengajak para karyawan duduk bersama untuk menyelesaikan tuntutan kenaikan gaji.

2.   Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

PT Freeport Indonesia harus memperhatikan dampak dari aktivitas bisnis yang dilakukan, terutama dampak pencemaran lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi tambang emas yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini telah diatur dalam PP 76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Wujud pertanggung jawaban social juga bisa dilakukan PT Freeport Indonesia dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi putra-putri asal Papua yang berprestasi.

3.   Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan"

Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa mendatang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.

4.   Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis.

5. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati

Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.

6.   Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

Dalam kasus PT Freeport Indonesia, kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara (Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-Undang ini diturunkan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut.

Referensi:

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/05/jokowi-kekayaan-alapapua-ya-untuk-rakyatnya

http://www.voaindonesia.com/content/komnas-ham-pt-freeport-langgar-ham-dalam-kasus-big-gossan-/1852274.html

http://www.tribunnews.com/regional/2014/10/28/ribuan-pekerja-freeport-indonesia-akan-mogok-kerja-sebulan-mulai-6-november

Punctuation Mark

5. A. "Where are you going?" asked the rabbit.

B. The rabbit asked, "Where are you going?"

6. A. "I am going to hunt rabbit" announced the dog loudly.

B. The dog announced loudly, "I am going to hunt the rabbits."

7. A. "That's very nice, where you find them?" said the rabbit.

B. The rabbit said, "That's very nice, where you find them?"

8. A. "There are dozens of them near the brook" replied the dog knowingly.

B. The dog replied knowingly, "There are dozens of them near the brook."

9. A. "Well, good luck in your hunting" mumbled the rabbit.

B. The rabbit mumbled, "Well, good luck in your hunting."

10. A. "Just a minute, you look like you know something about rabbit." shouted the dog.

B. The dog shouted, "Just a minute, you look like you know something about rabbit."

11. A. "Yes, I do" said the rabbit in a soft voice.

B. The rabbit in a soft voice said, "Yes, I do."

12. A. "Tell me, what you know?" roared the dog.

B. The dog roared, "Tell me, what you know?"

13. A. "I know enough, as she hopped off into the bushes to recognize a good escape when I see one" whispered the rabbit.

B. The rabbit whispered, "I know enough, as she hoppe

Job Vacancy

Source: http://id.jobsdb.com/ID/EN/Search/JobAdSingleDetail?jobsIdList=200003001092281

 Jakarta, April 10, 2014

Attention:

HRD PT IKI

Dear Sir/Madam,

Refer to your requirement advertised in jobsdb.com  April 10, 2014. I am writing to express my interest in Accounting Controller position in your company. I am interested to joint and to contribute with your respected company.

I am twenty-one years of age, single and in good health condition. I was graduated from Gunadarma University, Depok in 2014. My scholastic record is satisfactory and also skilled at Accounting duties. I am be able to use English both oral and written, computer literate, able to use MS Office package such as MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS OutLook and Internet, also familiar with English Correspondences and Administration duties.

Now, I am working as Accounting Staff at PT. Jaya Makmur. I am willing to learn and work very well with others and anxious to put my knowledge into practical. Enclosed is my resume and latest photograph for your review and considerations.

I hope you will grant me an interview and the opportunity to give you more details about my self.


Yours faithfully,


Sigit Kartiko,SE

Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Ancam UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG –- Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kemitraan Kadin Jabar, Iwan Gunawan, meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap PT Pertamina (Persero) agar membatalkan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg). Jika kenaikan harga gas elpiji 12 kg terus dijalankan akan mengancam kehidupan usaha kecil dan menengah. ‘’Dampak kenaikan ini dirasakan langsung oleh kelompok UMKM,’’kata dia kepada ROL, Senin (6/1).

Gas elpiji, kata Iwan, merupakan komponen bahan tetap bagian UMKM. Oleh karena itu, kenaikan harga gas elpiji yang mencapai 68 persen tersebut, akan membuat dunia usaha kecil rontok. Ia memperkirakan dalam hitungan beberapa bulan ke depan dampak kenaikan gas elpiji itu akan dirasakan oleh kalangan UMKM. 

‘’Saya melihat upaya untuk tetap bertahan akan dilakukan. Tapi celahnya sangat kecil. Mau mengurangi kuantitas produksi jelas akan mempengaruhi kepercayaan konsumen,’’ujar dia.

Iwan menilai kenaikan harga gas elpiji kali ini merupakan ‘kejadian luar biasa’ bagi perekonomian di Indonesia. Apalagi, kata dia, pada 2014 ini merupakan tahun politik yang dampaknya akan sangat besar dirasakan oleh dunia usaha. 

Menurutnya, tanpa ada kenaikan harga gas elpiji saha, dunia usaha akan terpanguruh oleh pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres. ‘’Ini ditambah dengan kenaikan gas elpiji yang sangat tidak rasional,’’kata dia.

Kenaikan harga gas elpiji dari Rp 75 ribu menjadi Rp 140 ribu per tabung di tingkat pengecer, lanjut Iwan, akan menimbulkan konsekwensi lanjutan. Ia memastikan akan terjadi konsumsi gas elpiji 3 kg yang signifikan. Pasalnya, imbuh dia, antara gas elpiji 3 kg dengan 12 kg terjadi selisih harga yang sangat tinggi. ‘’Kelompok usaha UMKM akan beralih ke gas elpiji 3 kg. Ini akan menimbulkan dampak lain yaitu distribusi gas untuk masyarakat kecil terganggu,’’kata dia.

Iwan menilai tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk menekan Pertmina agar membatalkan kenaikan harga gas elpiji 12 kg. Kewenangan tersebut, imbuh dia, ada di tangan Presiden. ‘’Pertamina merupakan BUMN dimana tangan pemerintah masih sangat kuat. Tinggal Presiden saja yang mengintervensi Pertamina,’’ujarnya.

Analisis Masalah

Kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kg memberikan dampak yang cukup besar bagi UMKM karena gas elpiji merupakan salah satu komponen produksi yang paling penting terutama bagi para pemilik usaha kuliner. Dampak yang langsung dirasakan adalah berkurangnya laba karena kenaikan biaya produksi tidak bisa langsung diimbangi dengan kenaikan harga jual produk. Selain itu, banyaknya pemilik UMKM yang beralih menggunakan gas elpiji ukuran 3 kg akan mengganggu pasokan gas yang ditujukan bagi masyarakat umum. Agaknya pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menekan kenaikan harga gas elpiji ini agar dampaknya tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp 1.099 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun per 31 Desember 2013 lalu. Jumlah itu mencapai 96 persen dari target sepanjang tahun lalu Rp 1.139,32 triliun.

Namun demikian, penerimaan pajak tersebut masih didominasi perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil masih sangat kurang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia sebagian besar masih berasal dari sektor tradeable, yakni sektor yang kegiatan ekonominya berorientasi pada pasar luar negeri.

"Sehingga memang kita terganggu sedikit terutama kalau kita lihat data pertumbuhan PDB kita secara total bagus. Ini menunjukkan ekonomi Indonesia semakin baik sebetulnya karena biarpun sektor tradeable-nya turun tapi sektor non-tradeable-nya sangat baik," kata Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (6/1/2014).

Perbaikan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin membaik tersebut, kata Fuad, sayangnya tidak diimbangi dengan penerimaan pajak dari sektor tradeable yang memadai. Fuad mengatakan salah satu penyebabnya adalah permasalahan infrastruktur.

"Faktor infrastruktur memang belum siap memajaki sektor-sektor yang non tradeable. Selain membutuhkan petugas pajak yang banyak sekali, tapi juga membutuhkan data-data karena sebagian sektor ini informal," ujar Fuad. 

Fuad mengakui sektor informal termasuk UKM telah menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah membaik. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor informal tersebut masih di bawah 2 persen.

"Sekitar 55 persen (penerimaan pajak) dari perusahaan besar, kemudian sekitar 45 persen berasal dari perusahaan menengah. Yang UKM di bawah 2 persen. UKM tumbuh sangat baik di Indonesia, ini perlu kita berikan pujian. Tetapi penerimaan pajak dari sektor UKM dan informal masih kurang," ungkap nya.

Analisis Masalah

Penerimaan pajak yang mencapai 96% dari target di tahun 2013 merupakan suatu perkembangan yang cukup baik walaupun masih didominasi oleh perusahan-perusahan besar. Kurangnya kesadaran membayar pajak bagi para pemilik UKM merupakan salah satu masalah yang menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini masih dibawah 2%. Pemerintah sebaiknya lebih berperan aktif dalam mengumpulkan data-data UKM agar pemungutan pajak bisa lebih tertib dan sesuai dengan yang ditargetkan.

Harga Daging Tetap Mahal, Kementan Lempar ke Kemendag

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga daging sapi yang kembali naik hingga menembus Rp 93.000 per kilogram dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono merupakan urusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengambil kebijakan terkait harga dan volume. 

"Di Kementerian Pertanian dulu kan asumsinya ada pengendalian, importasi, ada kuota, yang kemudian petani dicurigai. Sekarang Kementerian Pertanian hanya memberikan rekomendasi kesehatan hewan saja. Artinya sekarang sepenuhnya urusan volume itu di Kementerian Perdagangan," kata Suswono, Selasa (7/1/2014).

Suswono mengungkapkan seharusnya saat ini sudah tidak ada hambatan terkait volume, harga, dan pasokan daging sapi, karena keran impor sudah dibuka lepas. Namun demikian, bila kembali terjadi lonjakan harga daging sapi di pasaran, Suswono mengatakan pertanyaan harus diajukan ke pihak Kementerian Perdagangan. 

Lebih lanjut, peningkatan volume importasi daging sapi tahun ini menurut Suswono akan sangat menekan harga di tingkat peternak dalam negeri. Melihat pengalaman 3 tahun silam, harga daging sapi murah karena volume impor terlalu besar sehingga harga di tingkat peternak mengalami tekanan. 

"Faktanya, dengan pengurangan persentase impor kemudian harga tingkat peternak naik, tapi ini naiknya agak terlalu tinggi kan. Mungkin memangsupply kurang. Tapi sudah dibuka, sapi siap potong boleh masuk kemudian bakalan juga," papar dia. 

Oleh karena itu, aspek pengawasan dirasa sangat penting. Ia mengharapkan konsistensi komitmen Kementerian Perdagangan untuk tetap memperhatikan nasib peternak. Ia juga menginginkan adanya titik temu agar baik peternak maupun konsumen tidak dirugikan.

"Kami minta komitmen saja supaya (Kementerian) Perdagangan meskipun memberikan keleluasaan ijin, tetap tentu saja tidak akan menekan harga di peternak. Kalaj itu dilakukan nanti ada titik keseimbangan baru, di harga peternak tidak dirugikan, tapi harga konsumen juga tidak dirugikan dengan harga yang mahal," ujar Suswono.

Analisis Masalah

Seharusnya kementrian perdagangan dan kementrian pertanian jangan saling lempar tanggung jawab, Yang harus dilakukan adalah bersinergi dan bekerja keras bagaimana masalah volume impor daging yang terlalu besar ini tidak terulang kembali. Volume impor yang terlalu besar akan sangat menekan harga di tingkat peternak dalam negeri. Melihat pengalaman 3 tahun lalu, harga daging sapi murah karena volume impor terlalu besar sehingga harga di tingkat peternak mengalami tekanan. Oleh karena itu pentingnya pengawasan dari instansi terkait baik dari kementrian pertanian maupun dari kementrian perdagangan untuk tetap memperhatikan nasib peternak.

Tarif Pesawat Kemungkinan Naik Sekitar Rp 50.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) E.E. Mangindaan belum memutuskan kenaikan tarif pesawat terbang, mengingat daya beli pengguna jasa. Namun, di sisi lain ia mengakui kenaikan dollar AS mengancam daya tahan airlines (maskapai).

"Sementara kita tunda karena baru saja Natal, dan tahun baru. Segera akan kita rapatkan berapa persen yang bisa dinaikkan. Belum bisa dipastikan kapan. Tapi Januari Insyaallah sudah," ujarnya, di Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Nilai dollar AS yang menembus Rp 12.000 sangat membebani operasional maskapai. Terlebih, harga avtur dunia sendiri juga sudah naik. 

Mangindaan menuturkan, pihaknya akan menunggu keputusan teknis dari Indonesia National Air Carrier Associaton (INACA), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Kita belum berani tentukan. Karena juga mempertimbangkan pengguna jasa. Mungkin kemarin tinggi, karena harganya rendah. Apakah dengan kenaikan tarif akan berpindah (moda)," ujarnya. 

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti mengatakan, kemungkinan tarif pesawat naik antara Rp 45.000 - Rp 50.000. "Kalau dari Inaca kan mintanya Rp 85.000," terang Herry.

Analisis Masalah

Nilai Dollar yang menembus Rp 12000 memang sanagat membebani operasional maskapai, terlebih harga avtur dunia sendiri juga sudah naik. Dengan adanya kenaikan tarif seharusnya pelayanan dan kenyamanan tetap harus ditingkatkan, jangan sampai tarif sudah naik tapi pelayanan dan kenyamanan tidak berubah atau malah semakin memburuk. 

Ekonomi Kuliner

Ketika usaha kecil berupa rumah makan, restoran, dan industri makanan menjamur diberbagai tempat apa yang kita lakukan ? Sebenarnya kita cukup mencatatnya dan kita bisa melihat betapa fenomena pertumbuhan usaha ini luar biasa. Sayang sekali, pencatatan dan riset tentang perkembangan usaha ini tak memadai. Beberapa kalangan menyebut pertumbuhan UKM di Indonesia hanyalah karena usaha makanan dan minuman. Pernyataan ini ada benarnya tetapi kita tidak perlu menyepelekan kenyataan UKM makanan dan minuman yang ada di Masyarakat. Sudah barang tentu kita berharap munculnya UKM manufaktur, Teknologi Informasi, seni, design, dan lain-lain, tetapi kalau kita melepas yang sudah ada di tangan dan tidak merawatnya maka potensi besar itu bisa sirna dan sia-sia. Padahal dibisnis UKM makanan dan minuman kita bisa melihat banyak tenaga terserap dari mulai tenaga terampil hingga tenaga non terampil. Usaha ini menggerakan orang-orang di permukiman hingga restoran besar di tempat wisata. Kita mungkin perlu belajar dari Thailand. Citra Negara itu sebagai dapur dunia muncul karena gairah bisnis makanan dan minuman lokal hingga dibawa kepentas dunia. Para pelakunya adalah usaha kecil dan menengah. Makanan Thailand mudah dicari diberbagai sudut dunia. Pemerintah Thailand tampak mendorong usaha ini dan memfasilitasi promosi makanan Thailand.

Untuk mencapai tahapan itu, riset adalah sarana untuk membuat peta jalan menuju kuliner Indonesia yang mendunia. Untuk membuat riset yang baik maka diperlukan data-data yang memadai. Apakah kita mempunyai data yang mencukupi mengenai jumlah usaha kuliner lokal maupun nasional ? Berapa perputaran uang dibisnis ini ? Berapa skala ekonomi usaha kuliner itu ? Apakah kita memahami tren kuliner di masyarakat ?. Jawaban akan memberikan gambaran yang jelas mengenai UKM kuliner itu dan juga berbagai pangan yang menjadi tren. Kemudian kita bisa merinci lebih detail soal rantai pasokan bahan baku dalam usaha ini. Informasi mengenai rantai pasokan akan member informasi mengenai jenis bahan baku yang digunakan serta jumlah yang dibutuhkan.

Analisis Masalah

Gambaran diatas hanyalah gambaran umum. Akan tetapi, dari gambaran umum ini kita bisa melihat kekuatan kita. Upaya yang lebih konkrit adalah mencari cara agar mereka berani memasuki pasar dunia. Kuliner Indonesia bukan jago kandang, sudah lama kuliner Indonesia dikenal dunia. Bila usaha ini garap serius maka UKM kuliner bisa mendunia dan secara ekonomi memiliki peran yang signifikan. Usaha kuliner bisa mendatangkan devisa, membuka peluang usaha, menggerakan sektor pertanian karena sektor inilah yang memasok bahan baku.

Mimpi Kedaulatan Pangan

Sebagian besar diantara kita mungkin tak asing dengan penggalan lirik yang dinyanyikan koes plus. Ya Koes bersaudara menggambarkan kepada kita betapa suburnya negeri ini. Jangankan bibit tanaman, tongkat saja bisa menjadi tumbuhan jika ditanam. Sehingga bangsa ini tidak pernah kekurangan makanan, bahkan bisa membantu bangsa lain sebagaimana ketika kita mengekspor beras ke beberapa Negara di Asia Tenggara dan membantu ribuan ton Negara Afrika yang kelaparan. Kini masihkah tanah kita seperti tanah surga ? Mungkin saja masih, tapi berapa banyak tanah surga yang tersisa ? Tanah kita memang subur, apa saja bisa tumbuh di negeri ini, hingga jutaan komplek rumah tinggal, pabrik, dan properti pun dapat tumbuh diatasnya. Tanah yang subur yang menghadirkan kemakmuran bagi rakyatnya kini hanya bisa memakmurkan segelintir orang saja. Ribuan atau bahkan jutaan petani menanggalkan profesi mulianya dan merelakan lahan pertanianya diahlifungsikan menjadi proyek Real Estate. Alasanya, hasil tani yang mereka dapatkan tidak menjanjikan untuk menopang hidup mereka, sehingga profesi lain yang lebih instan seperti tukang ojek dan buruh lepas menjadi pilihan. Alasan lainya hasil tani tidak laku karena pemerintah dan masyarakat lebih doyan produk impor. Sementara pemerintah juga memiliki alibi untuk mengimpor produk holtikultura karena petani tidak produktif, dan begitu seterusnya.

Akibat dari semua itu, lagi-lagi masyarakat kecil yang jadi korban, bahan kebutuhan pokok langka di pasaran, kalaupun ada harganya sangat tinggi. Masyarakat pun harus merogoh kocek lebih dalam sementara penghasilan mereka tidak mengalami peningkatan. Yang mengkhawatirkan dari semua efek itu adalah munculnya kemiskinan baru di negeri ini. Kedaulatan pangan yang dicita-citakan rasanya masih jauh untuk digapai. Jangankan kedaulatan, kemandirian pangan saja nampaknya masih jauh panggang dari api. Sebagai contoh kita dipusingkan dengan harga kedelai yang melambung tinggi. Terjadi unjuk rasa produsen dan pedagang tahu-tempe diberbagai daerah, bahkan ada yang melakukan mogok produksi sehingga dalam beberapa hari tempe dan tahu langka di pasaran. Beberapa penyebab dari krisis kedelai ini adalah rendahnya produksi kedelai dalam negeri sehingga pemerintah harus mengimpor. Sebagaimana kita ketahui, konsekuensi dari kebijakan importasi adalah ketergantungan yang sangat tinggi kepada Negara luar. Akibatnya, ketika beberapa Negara pengimpor kedelai seperti Amerika tengah mengalami paceklik, kita terkena imbasnya. Sebagai gambaran kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 2,5 juta-2,7 juta ton ini, baru dipenuhi sekitar 700ribu-800ribu ton. Untuk menutupi sisanya, tentu saja kita harus impor. Padahal praktik impor rentan menimbulkan persoalan baru, yaitu kartel. Akibatnya harga pun melambung tinggi, dan lagi-lagi masyarakat kecil yang dirugikan.

Analisis Masalah

Masihkah ada harapan ? Sebegitu gawatkah kondisi pangan kita ? Masih kah kita dapat meraih kembali kedaulatan pangan sebagaimana yang pernah kita capai pada masa lalu ? Tentu saja harapan itu masih ada. Selama kita bisa mengoptimalkan anugerah kesuburan yang kita miliki dan mengoptimalkan ketersediaan lahan yang ada. Selain itu sumber daya manusia, mulai dari pemimpin dan pejabat Negara, teknisis pertanian, pelaku usaha, akademisi, hingga tenaga kerja usaha tani harus memiliki kesadaran dan kesepahaman yang sama untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu menjadi tanaman, Masihkah tanah kita seperti tanah surga ? Mungkin saja masih, tapi berapa banyak tanah surga yang tersisa ? 

Sumber : Tabloid SwaraCinta

Emas Juga Kenal Penurunan Harga

Keberadaan emas sebagai barang berharga sudah banyak orang maklum. Nilai logam mulia utama ini diyakini banyak orang bakal terus naik seiring dengan keberadaan emas yang terus menipis di perit bumi. Namun, kendati pesona emas seolah tak pernah surut sebagai asset incaran para pemodal, emas sejatinya tidak berbeda dengan komoditas pasar lain yang memiliki fluktuasi harga. Tahun 2013 menjadi tahun buruk bagi komoditas emas. Harga emas sempat melorot hingga dibawah US$1200 per ons troi. Ada satu hal yang bisa kita pelajari dari tren penurunan harga emas, yaitu klaim para penjualnya tentang kemustahilan penurunan harga emas adalah dusta belaka. Dengan memahami karakteristik emas yang juga beresiko turun harga layaknya instrumen investasi lain, cara pandang kita pada emas bisa jernih. Emas adalah alat lindung nilai asset, selain merupakan instrument pembantu kita mencapai tujuan keuangan.

Analisis masalah

Kekeliruan memahami fungsi emas dalam perencanaan keuangan kerap membuat orang terjebak menjadikan emas sebagai tujuan keuangan. Akibatnya orang rela bersusah-susah berutang sekedar untuk memiliki emas. Koleksi emas secukupnya saja sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan kita. Misalnya sebagai bagian dana darurat, persiapan dana sekolah anak 5 tahun lagi. Percayalah, emas bukanlah benda sakti yang bakal selalu naik harganya. 

Rekor Baru Kunjungan Wisatawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada November 2013 mencapai 807.400 wisatawan atau naik sekitar 12,16 persen dibandingkan dengan jumlah wisatawan asing pada Oktober sebanyak 719.900 orang. Angka ini adalah rekor baru jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Secara kumulatif, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada Januari hingga November 2013 mencapai 7,94 juta orang atau meningkat 9,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menjelaskan, pintu masuk wisatawan asing juga mulai menyebar, tidak terpusat di Bandara Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

”Saat ini, Bandara Husein Sastranegara, Bandung, menjadi bandara baru bagi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Bandara Polonia dan Kualanamu di Sumatera Utara adalah pintu masuk baru setelah sebelumnya Batam juga menjadi pintu masuk alternatif selain Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta,” ujar Suryamin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2013).

Kunjungan terbanyak wisatawan asing masih ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai sebanyak 297.000 wisatawan pada November 2013 atau naik 24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Jika dibandingkan dengan Oktober 2013, kunjungan ke Bali naik 11 persen.

Malaysia menempati urutan pertama negara asal wisatawan asing, yakni 151.394 wisatawan atau 18,75 persen dari total kunjungan wisatawan asing pada November 2013. Di empat besar, urutan berikutnya adalah Singapura dengan 16,81 persen, Australia 11,38 persen, China 8,49 persen, dan Jepang 5,5 persen.

”Kunjungan wisatawan asing tidak sekadar angka. Dari kunjungan itu, Indonesia tidak hanya mendapatkan devisa, tetapi juga di tingkat masyarakat dampak pengganda ekonomi besar. Mereka menginap di hotel dan berbelanja kerajinan yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah,” kata Suryamin.

Tren kenaikan jumlah wisawatan asing sudah dibaca oleh sejumlah maskapai penerbangan dengan meningkatkan layanan berupa peningkatan frekuensi atau pembukaan rute baru.

Manajer Hubungan Masyarakat Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menjelaskan, pihaknya membuka layanan rute baru di beberapa wilayah yang ekonominya berpotensi berkembang.
Akses

Sektor pariwisata di daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi baru itu berkontribusi besar sehingga penambahan frekuensi dan pembukaan layanan membuat akses wisatawan bisa makin mudah. Bahkan, ke depan, tingkat kunjungan wisatawan asing bisa meningkat.

”Kami membuka rute baru ke wilayah timur Indonesia. Respons wisatawan bagus dan prospek wilayahnya juga berkembang. Wisawatan membutuhkan kemudahan konektivitas dan kami berusaha menjawab kebutuhan mereka,” kata Ikhsan.

Analisis

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam hal ini dibidang pariwisata. Tapi potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, masih banyak infrastruktur-infrastruktur yang masih harus diperbaiki, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan kemudahan akses menuju tempat wisata masih perlu banyak perhatian dari pemerintah Indonesia. Pemerintah harus giat mempromosikan objek wisata yang ada di Indonesia, agar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia semakin banyak, Dari kunjungan itu, Indonesia tidak hanya mendapatkan devisa, Mereka menginap di hotel dan berbelanja kerajinan yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah sehingga Kunjungan wisatawan juga meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Pengusaha Minta Kenaikan Harga Elpiji Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) mengecam keras kenaikan harga gas elpiji secara sepihak oleh PT Pertamina. Mereka menuntut salah satu badan usaha milik negara (BUMN) tersebut membatalkan kenaikan harga yang tiba-tiba itu. 

"Untuk menghindari dampak sosial yang lebih tinggi, baik di kalangan dunia usaha atau masyarakat luas, Hippi Jakarta minta kenaikan harga gas elpiji segera mungkin dibatalkan," ujar Sarman Simanjorang, Ketua Hippi, dalam siaran pers kepada Kompas.com, Senin (6/1/2014). 

Alasan Pertamina mengalami kerugian, sambung Sarman, adalah tanda tanya besar karena harga tersebut sudah berlangsung cukup lama. Jika PT Pertamina memang merugi, ia mempertanyakan bahwa mengapa kenaikan harga elpiji terkesan mendadak serta tanpa pernah melalui proses pembahasan yang mengemuka di tataran publik. 

"Harusnya kan dibahas, dipikirkan dulu dampak apa yang dtimbulkan, baik di kalangan masyarakat ataupun dunia usaha," ujar Sarman. 

"Seharusnya, pemerintah bersyukur karena kebijakan mengganti BBM ke BBG direspons positif masyarakat maupun pelaku usaha. Tapi, ini malah mengganggu kelangsungan dunia usaha dan kehidupan masyarakat banyak," lanjutnya. 

Sarman yakin kenaikan harga elpiji tersebut akan mengancam kelangsungan hidup usaha kecil dan menengah. Menurutnya, hampir 60 persen UKM di Jakarta menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar penunjang, seperti warung makan, warung tegal, pabrik kue, roti, bakso, tahu, dan lain-lain. 

Imbasnya, kata Sarman, kenaikan harga akan berdampak pula pada naiknya biaya produksi. Penyesuaian harga dagang pun bisa mengurangi omzet penjualan. Jika demikian, bukan mustahil para pelaku usaha dapat kehilangan pelanggan.

"Harusnya di tengah-tengah mempersiapkan diri menghadapi Asean Economy Community 2015, pemerintah memberi insentif, bukan malah membuat kebijakan yang mengancam kehidupan usaha," lanjut Sarman. Seperti diketahui, harga gas elpiji 12 kilogram naik, 1 Januari 2014.

Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak 68 persen menjadi Rp 138.000. Akibatnya, sejumlah masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini pun membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar.

Pertamina berdalih terpaksa menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim kerugian hingga sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikkan harga gas nonsubsidi tersebut.

Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan bahwa kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.

Analisis Masalah

Kenaikan harga gas elpiji tentu sangat memberatkan pelaku usaha dan bisa mengancam kelangsungan hidup usaha kecil dan menengah. Hampir 60 persen UKM di Jakarta menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar penunjang, seperti warung makan, warung tegal, pabrik kue, roti, bakso, tahu, dan lain-lain. Dengan kenaikan harga gas elpiji, Pelaku usaha akan menaikan harga jual. Harga jual naik berpotensi ditinggal pelanggan dan ujung-ujungnya mengurangi omzet penjualan. Pemerintah harusnya memberi insentif, bukan malah membuat kebijakan yang mengancam kehidupan usaha.

Meraup Ratusan Juta dari Bisnis Tapai Ketan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kota Kuningan, Jawa Barat, populer sebagai penghasil tapai ketan. Bahkan, makanan ini telah menjadi oleh-oleh khas bagi para pelancong  yang singgah ke Kuningan. Adalah Carsim Cahyadi, salah satu orang yang telah memopulerkan makanan ini melalui bendera usaha tapai ketan "Pamela". Carsim merupakan orang kedua di Desa Tarik Kolot, Cibeureum, Kabupaten Kuningan, yang membuka usaha pembuatan tapai ketan. Ia bercerita, kemampuan membuat tapai ketan didapatnya dari orangtuanya. Memang, membuat tapai ketan sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa tersebut, terutama pada saat menjelang hari Lebaran.Namun, katanya, dulu hanya ada satu orang di Desa Tarik Kolot yang menjadikan tapai ketan sebagai peluang bisnis. "Padahal, peluangnya besar, maka saya bertekad memperkenalkan racikan tapai khas Kuningan lebih luas hingga ke luar daerah," tutur pria kelahiran Kuningan, 46 tahun silam ini. Maka, mulai 1996, ia merintis usaha pembuatan tapai ketan Pamela. Nama Pamela merupakan akronim dari kedua nama anaknya, yaitu Fajar dan Mela. “Karena kami orang Sunda, Fajar biasa disebut  Pajar. Jadi, itu singkatan dari Pajar dan Mela,”ujarnya. Dapur rumahnya disulap menjadi tempat pembuatan tapai. Bahan baku beras ketan dan ragi didapat dari Indramayu, Jawa Barat. Kini, saban hari, Carsim mampu memproduksi 3 kuintal tapai ketan. Ia mengemasnya dalam lima ukuran kemasan, yaitu kemasan ember berisi 100 bungkus tapai, kemasan ember kecil berisi 80 bungkus, lalu kemasan dus isi 50 bungkus, kemasan stoples isi 28 bungkus, dan yang paling kecil kemasan plastik mika berisi 16 bungkus tapai. Dilihat dari jenis kemasan, pria lulusan salah satu SMK di Kuningan ini memang menyasar dua tipe pelanggan, yaitu pelanggan ritel dan pelanggan grosir. “Sekitar 80 persen hasil produksi tapai Pamela untuk memenuhi permintaan pelanggan grosir,"ungkapnya. Harga jualnya bervariasi, mulai dari Rp 10.000 untuk kemasan paling kecil hingga Rp 50.000 untuk kemasan ember berisi 80 bungkus. Meski tak membuka gerai sendiri, tetapi produknya sudah cukup punya nama. Buktinya, pelanggan Carsim tak hanya berasal dari sekitar Kuningan, tetapi juga dari Cirebon, Bandung, hingga Jakarta. Setiap hari, ia bisa menjual minimal 100 kemasan tapai ketan Pamela. Tak heran, ia bisa mengantongi omzet sekitar Rp150juta sebulan. Saat ini, cukup banyak warga Desa Tarik Kolot yang mengikuti jejak sukses Carsim. Tercatat, ada 15 produsen tapai ketan khas Kuningan. Meski banyak pesaing di desanya, tetapi ia mengaku produknya tetap unggul lantaran menekankan aspek kebersihan dan ketelitian pada proses produksi. Hasilnya, tapai ketan Pamela menjadi lebih manis dan empuk.

Analisis

Peluang bisnis ada disekitar kita, tinggal bagaimana kita menangkap, memulai dan menekuni peluang bisnis yang ada. Contohnya Tapai ketan, makanan yang populer di Kota Kuningan, Jawa Barat ini seolah sudah menjadi oleh-oleh yang harus dibeli jika kita berkunjung ke kota tersebut. Hal ini yang membuat Carsim Cahyadi, salah satu warga asli Kuningan, membuka usaha pembuatan Tapai Ketan. Bisnis tapai ketan tidak bisa dianggap remeh, buktinya Omset yang dihasilkan menembus angka ratusan juta rupiah. Indikator kemakmuran suatu Negara salah satunya adalah minimal 2% dari total penduduknya adalah pengusaha, Di Indonseia masih dibawah 2%. Yuk dari sekarang, terutama generasi muda untuk mulai berbisnis, Bisnis apa saja yang ada disekitar kita selagi halal dan legal kenapa tidak ? J